Ringkasan Materi PPKN Kelas 11 Budaya Politik di Indonesia

Berikut ringkasan materi PPKN untuk kelas 11 yang membahas Bab 1 tentang Budaya Politik di Indonesia, semoga ringkasan materi ini bermanfaat untuk kebutuhan belajar kamu.

Ringkasan Materi Budaya Politik di Indonesia

Budaya Politik

Pengertian Budaya Politik

Budaya politik dapat diartikan sebagai salah satu komponen dari sistem politik yang diinternealisasi-kan ke dalam kesadaran, perasaan, dan evaluasi penduduknya. Budaya politik bisa kita lihat sebagai landasan sistem politik yang memberi jiwa atau warna pada sistem politik.

“Budaya politik dapat diartikan sebagai pola tingkah individu dan orientasinya tentang kehidupan politik yang dihayati oleh masing-masing anggota suatu sistem politik.” – Rusadi Simantapura.

Menurut Almond dan Powell, orientasi individu terhadap sistem politik bisa dibagi menjadi:

a. Orientasi Kognitif

Suatu orientasi yang meliputi banyak pengetahuan juga keyakinan mengenai sistem politik.

b. Orientasi Afektif

Suatu orientasi yang menunjuk kepada aspek perasaan maupun ikatan emosional individu mengenai sistem politik.

c. Orientasi Evaluatif

Suatu orientasi yang berhubungan pada penilaian moral seseorang terhadap sistem politik, juga menunjukkan pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik mengenai kinerja sistem politik.

Tipe-tipe Budaya Politik

Budaya politik bisa kita golongkan menjadi:

a. Budaya politik parokial (parochial political culture)

Budaya ini terbatas pada satu tempat atau lingkaran masyarakat yang kecil dan sempit, juga terdapat dalam masyarakat yang tradisional dan sederhana.

Ciri-ciri masyarakat dengan budaya ini yaitu apatis, pengetahuannya tentang politik tidak banyak, kesadaran berpolitik rendah, dan sebagainya.

b. Budaya politik subjek/kaula (subject political culture)

Budaya politik yang satu ini merujuk pada orang-orang yang secara pasif menurut kepada para pejabat pemerintah dan undang-undang, namun tidak melibatkan diri dalam politik, pun tidak memberikan suara dalam pemilihan.

Ciri-ciri masyarakatnya yaitu pengetahuan tentabg politik cukup, partisipasi politik minim, dan kesadaran berpolitik rendah.

c. Budaya politik partisipan (participant political culture)

Budaya politik yang ketiga ini adalah suatu bentuk budaya politik dengan anggota masyarakat yang cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem secara keseluruhan dan terhadap struktur juga proses politik secara administrasi.

Ciri-ciri masyarakatnya seperti kesadaran politik dan pengetahuan tentang politiknya tinggi, juga memiliki kontrol politik yang aktif.

Almond dan Sidney Verba mengatakan adanya tiga model kebudayaan politik berdasarkan proporsi ketiga budaya politik, yaitu model pertama ialah masyarakat demokrasi industrial, model kedua adalah masyarakat dentan sistem politik otoriter, dan model ketiga yaitu sistem demokrasi pra-industrial.

Tipe Budaya Politik yang Tumbuh dan Berkembang di Masyarakat Indonesia

Affan Gaffar mengatakan sangatlah sulit untuk mengidentifikasi wujud budaya politik Indonesia. Ia menyebutkan bahwa budaya politik Indonesia memiliki tiga ciri dominan, yakni:

1. Hierarki yang tegas/ketat

Stratifikasi sosial yang hierarki ini tampak dari adanya pemilihan tegas antara penguasa dan rakyat.

2. Kecenderungan patronage

Pola hubungan patronage ini merupakan salah satu dari beberapa budaya politik yang menonjol di Indonesia. Antara dua iindividu (patron dan clien) ada sebuah interaksi timbal-balik, menukar sumber daya yang mereka masing-masing miliki.

Sumber daya patron seperti kekuasaan, jabatan, perlindungan, dan lain-lain. Sementara client berupa tenaga, dukungan, dan kesetiaan.

3. Kecenderungan non-patrimonalistik

Yakni walaupun mempunyai atribut yang bersifat modern juga rasionalistik, perilaku negara masih tetap memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.

Max Weber pernah mengatakan bahwa negara patrimonalistik mempunyai sejumlah karakter, yakni:

1. Kecenderungan untuk menukar sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada orang lain.
2. Kebijakan seringkali bersifat patrikularistik daripada bersifat universalistik.
3. Rule of Law bersifat sekunder apabila dibandingkan kekuasaan penguasa (rule of man).
4. Penguasa politik tak jarang mengaburkan antara Keperluan umum dan keperluan politik.

Sosialisasi Politik dalam Perkembangan Budaya Politik

Pengertian Sosialisasi Politik

Ramlan P. Langton pernah mengatakan bahwa sosialisasi politik yakni proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Menurut metode penyampaian pesan, berikut adalah pembagian sosialisasi politik:

1. Pendidikan politik, yaitu proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan.
2. Indoktrinasi politik, yakni proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik.
3. Mekanisme Sosialisasi Budaya Politik

Supaya sapat membentuk, menstransimisikan, memelihara, dan mengubah nilai, sikap, pandangan, serta keyakinan politik, diperlukan sarana-sarana dan agen-agen penunjang sosial politik, seperti:

• Keluarga
• Sekolah
• Partai politik
• Media massa
• Pengertian, Fungsi, dan Sistem Partai Politik

Pengertian partai politik

“Partai politik adalah satu organisasi maupun golongan yang melalukan banyak usaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasan.” – Miriam Budiardjo.

Fungsi partai politik

• Sebagai sarana komunikasi politik
• Sebagai sarana sosialisasi politik
• Sebagai sarana rekruitmen politik
• Sebagai sarana pengatur konflik

Sistem kepartaian

Sistem satu partai/partai tunggal

Digunakan untuk partai yang benar-benar adalah satu-satunya partai dalam sebuah negara dan untuk partai yang dominan di dalam Suatu negara.

Sistem dwipartai

Pada sistem ini, hanya ada dua partai yang dominan, yaitu partai yang berkuasa dan partai oposisi. Keberhasilan partai ini didukung oleh faktor:

1. Masyarakat homogen
2. Konsensus masyarakat
3. Adanya kontinuitas masyarakat

Sistem multipartai

Diterapkan oleh negara yang agama, ras, dan suku bangsanya amat beragam

Budaya Politik Partisipatif

Pengertian Partisipatif

Partisipasi sendiri dapat diartikan sebagai aksi mengambil bagian atau juga ikut serta atau berperan dalam sebuah usaha bersama orang lain untuk kepentingan bersama.

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Konvensional, meliputi;

• Pemberian suara
• Diskusi politik
• Kegiatan kampanye
• Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan
• Komunikasi individu dengan pejabat politik/administratif

Non-konvensional, meliputi;

• Pengajuan petisi
• Berdemonstrasi
• Konfrontasi
• Mogok
• Tindak kekerasan politik terhadap harta benda
• Tindak kekerasan politik terhadap manusia

Samuel Huntington dan Joan Nelson mengatakan bahwa beberapa bentuk partisipasi adalah sebagai berikut:

• Kegiatan pemilihan
• Lobbying (usaha perorangan untuk menghubungi penguasa pemerintah)
• Kegiatan organisasi
• Mencari koneksi
• Tindakan kekerasan

Sebab-sebab Timbulnya Gerakan Partisipasi Politik

Menurut Myron Weiner, ada empat hal yang dapat menimbulkan gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yakni:

1. Modernisasi, berkaitan dengan berkembang industrialisasi, perbaikan pendidikan, dan media komunikasi massa.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, salah satu dampak modernisasi yaitu munculnya kelas pekerja baru dan kelas menengah yang semakin luas.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, kaum intelektual seperti sarjana, pengarang, wartawan, melalui ide-idenya kepada masyarakat umum, dapat membangkitkan tuntutan akan berpartisipasi massa salam pembuatan keputusan politik.
4. Keterlibatan pemerintah mengenai urusan sosial, ekonomi, juga kebudayaan.
5. Penerapan Budaya Politik Partisipatif

Agar penerapan budaya politik partisipatif bisa dilakukan, maka harus memenuhi beberapa hal ini dahulu:

1. Kemampuan dan kemauan untuk memahami dan mengerti tentang apa saja seluk-beluk usaha bersama tersebut
2. Kemauan dan kemampuan untuk ambil bagian
3. Bersedia untuk ikut menerima beban dan akibat.

Daftar pustaka:

Herhanindito, S.Pd. modul kewarganegaraan kelas 11, Penerbit: penerbit Arya Duta