materi sejarah

Dampak Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme

Posted on
Advertisements

Setelah VOC dibubarkan, terjadilah perubahan penting dalam sistem pemerintahan di tanah Hindia Belanda. Pembaruan sistem pemerintahan ini terutama dilakukan oleh Daendels.

Namun sistem pemerintahan yang baru itu dapat dilembagakan dan dilaksanakan se􀁆ara nyata pada zaman pemerintahan Refles.

Materi Sejarah Indonesia Kelas 11 Bab 3 Dampak Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme

Dampak Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme

Dampak Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme
Photo by EKATERINA BOLOVTSOVA on Pexels.com

A. Dampak dalam Bidang Politik-Pemerintahan dan Ekonomi

1. Bidang Politik dan Struktur Pemerintahan

Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan Barat terutama Belanda melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menjalankan politik memecah belah atau devide et impera

Tidak hanya politik memecah belah, tetapi juga disertai dengan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Misalnya pura-pura mengajak perundingan damai tetapi malah ditangkap (penangkapan Pangeran Diponegoro), purapura diajak berunding tetapi malah dibunuh (pembunuhan Sultan Khaerun/Hairun). 

Secara politik martabat rakyat Indonesia jatuh dan menjadi tidak berdaulat. Rakyat Indonesia juga menjadi kelompok masyarakat kelas tiga setelah kelompok orang-orang Barat (penjajah) dan kelompok orang-orang timur asing.

Berangkat dari politik memecah belah dan praktik-praktik tipu muslihat itu, kekuatan kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. Penguasa kolonial juga selalu campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan/pemerintahan pribumi. Penguasa-penguasa pribumi/lokal dan rakyatnya kemudian menjadi bawahan penjajajah.

2. Bidang Ekonomi

Pada masa pemerintahan Daendels, perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik Raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial.

Dalam masa pemerintahan kolonial, mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama. Uang dan kekayaan mereka kumpulkan untuk membiayai keperluan pemerintahan yang sedang berlangsung saat itu. Untuk mendapatkan uang pemerintah colonial memperolehnya dari penjual hasil bumi dari para petani berupa pajak. Petani pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan.

Grote Postweg atau jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer sampai Panarukan, dibuka pada masa Daendels memerintah Hindia Belanda. Jalan itu dibangun hampir di seluruh Pulau Jawa sebagai sarana pertahanan untuk menghadapi Inggris. 

Jalan yang dibangun itu menembus sebagian hutan dan gunung untuk menghindari rawa-rawa antara Jakarta dan Cirebon. Pembangunan jalan itu terkait dengan masalah politik yang sedang menimpa pemerintah, seperti masalah keuangan, ancaman Inggris, pemberontakan Banten dan Cirebon, serta banyak musuh-musuh Daendels.

Pada masa Raffles terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintah. Ini berarti pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Perubahan dari sistem kepemilikan tanah inilah yang menyebabkan pula terjadinya perubahan hubungan antara raja dan kawulanya, yaitu dari patron-client menjadi hubungan-hubungan yang bersifat komersial. Adanya penyewaan tanah ini berarti pemerintah mendapatkan pajak tanah

B. Dampak dalam Bidang Sosial-Budaya dan Pendidikan

1. Bidang Sosial-Budaya

Penjajahan bangsa Barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Orang-orang Barat memandang bahwa mereka yang berkulit putih sebagai kelompok yang kelas I, kaum Timur Asing sebagai kelas II, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas III, kelas yang paling rendah. 

Hal ini membawa konsekuensi bahwa budayanya juga dipandang paling rendah. Pandangan ini sengaja untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang memang sedang terjajah.

Semangat persatuan, hidup dalam suasana kekerabatan, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kesantunan, unggah-ungguh atau budi pekerti luhur yang dikembangkan di lingkungan kraton yang juga ditiru oleh masyarakat mulai bergeser. 

Bahkan yang menyedihkan dengan alasan modernisasi, para penguasa Barat tidak mau tahu tentang tradisi atau atau norma-norma, termasuk nilai halal dan haram dalam Islam, misalnya dengan budaya minumminuman keras (menjadi mabuk-mabukan), berangkat dari dance kemudian mengarah kepada pergaulan laki-laki dan perempuan yang cenderung tanpa batas.

2. Bidang Pendidikan

Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru. Dimulailah era Politik Etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Idenburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1909-1916). 

Ada tiga program Politik Etis, yaitu irigasi, edukasi, dan trasmigrasi. Adanya Politik Etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu pula muncul symbol baru yaitu “kemajuan”. Dunia mulai bergerak dan berbagai kehidupan pun mulai mengalami perubahan.

Dalam bidang pendidikan meskipun dampaknya sangat kecil kepada penduduk pribumi, tetapi membawa dampak pada tumbuhnya sekolahsekolah. Pada tahun 1900, tercatat sebanyak 169 Eurepese Lagree School (ELS) di seluruh Hindia Belanda.

Dari sekolah ini murid-murid dapat melanjutkan pelajaran ke STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) ke Batavia atau Hoogeree Burgelijk School (HBS). Di samping itu juga dikenal sekolah OSVIA (sekolah calon pegawai) yang berjumlah enam buah.

Untuk memperluas program pendidikan maka keberadaan sekolah guru sangat diperlukan. Dikembangkan sekolah guru. Sebenarnya Sekolah Guru atau Kweekkschool sudah dibuka pada tahun 1852 di Solo. 

Berkembanglah pendidikan di Indonesia sejak jenjang pendidikan dasar seperti Hollands Inlandse School (HIS) kemudian Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Untuk kelanjutan pendidikannya kemudian dibuka sekolah menengah yang disebut Algemene Middelbare School (AMS), juga ada sekolah Hogere Burger School (HBS). 

Kemudian khusus untuk kaum pribumi disediakan “Sekolah Kelas Satu” yang murid-muridnya berasal dari anak-anak golongan atas yang nanti akan menjadi pegawai, dan kemudian rakyat pada umumnya disediakan “Sekolah Kelas Dua” yang di Jawa dikenal dengan “Sekolah Ongko Loro”.

Daftar Pustaka :

Sardiman AM, dan Amurwani Dwi Lestariningsih. 2017. Sejarah Indonesia  Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK. Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

rangkuman
Gravatar Image
Keseharian mengajar, hobi menulis dan membaca buku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.